Bisikbisik.id – Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia telah dilakukan secara multi sektor, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Program-program tersebut dilaksanakan melalui berbagai mekanisme implementasi dan pendanaan. Namun, terdapat tantangan dalam memastikan seluruh program dan pendanaan tersebut dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara terpadu dan terkoordinir agar seluruh program dapat dilaksanakan secara optimal.
“Konvergensi berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting menjadi kata kunci untuk memastikan program-program intervensi dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara optimal sehingga berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021 melalaui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (23/08/2021).
Dalam Rakornas yang bertajuk “Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting” tersebut, lebih jauh Wapres menyampaikan bahwa diperlukan upaya yang gigih untuk mewujudkan konvergensi program. Untuk itu, Wapres mengimbau kepada seluruh pihak terkait agar dapat berkolaborasi dengan baik dan menghilangkan ego sektoral.
“Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi seringkali tidak mudah untuk diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antar berbagai pihak,” imbau Wapres.
Di sisi lain, Wapres pun menekankan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang ditunjuk menjadi menjadi Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, untuk secepatnya melaksanakan koordinasi dengan seluruh jajaran terkait realisasi program-program di masyarakat.
Baca juga :
Wapres Minta Rencana Aksi Nasional Segera Disusun.