Reses Politisi Partai Golkar Di Timur Cirebon Tekankan Pentingnya Menjaga Lingkungan, Dan Singgung Pilwu Agar Dilaksanakan Sesuai Jadwal

Kab. Cirebon, Bisikbisik.id – Mengantisipasi datangnya musim hujan yang tidak tentu dan kemungkinan bisa terjadinya bencana banjir, masyarakat Kabupaten Cirebon diharap untuk selalu menjaga lingkungannya dengan baik dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air seperti sungai dan selokan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Komisi 1, Diah Irwani Indiyati, S.A.P saat melakukan reses diwilayah Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat pada Sabtu 15 Oktober 2022.

Politisi Golkar tersebut mengingatkan, bahwa di sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon yang berada letak pada dataran rendah merupakan wilayah yang rawan banjir. Sehingga diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing.

“Karena hampir disetiap musim hujan, masyarakat selalu was-was dihantui perasaan takut akan adanya bencana banjir. Jadi salah satu cara mengantisipasi bencana banjir tadi adalah dengan memastikan fungsi drainase (saluran air) tidak terganggu oleh banyaknya timbunan sampah, agar air hujan dapat mengalirnya,” kata Diah.

Selain itu, Anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon ini mengakui setiap kali menggelar reses banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan agar Pemkab Cirebon merealisasikan pembangunan infrastruktur seperti drainase dan jalan poros Kabupaten.

Namun begitu, belum semuanya dapat direalisasikan akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.

“Keinginan masyarakat belum semuanya bisa dipenuhi, karena anggaran terpangkas untuk covid sehingga tidak bisa mencover itu semua,” pungkas Diah.

Saat disinggung tentang pelaksanaan Pemilihan Kuwu (Kepala Desa) yang rencananya akan di undur tidak jadi dilaksanakan pada tahun depan yakni tahun 2023 karena adanya moratorium dari kementerian dalam negeri, Diah berharap Pilwu/Pilkades Serentak di Kabupaten Cirebon digelar sesuai jadwal.

“Saya berharap,Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak tahun 2023 tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Pasalnya, mundurnya pelaksanaan Pilwu tahun 2023 bisa saja menjadi polemik. terlebih, anggaran pelaksanaan Pilwu serentak juga sudah ditetapkan. Kami dari Komisi I meminta agar pelaksanaan Pilwu tetap di tahun 2023, anggaran Pilwu kan sudah dianggarkan dan ditetapkan sekitar 19 miliar,” kata Diah.

Anggota Fraksi Golkar DPRD ini mengaku mengetahui adanya rencana moratorium pelaksanaan Pilwu sepanjang Oktober 2023 hingga 2025 yang akan dikeluarkan Kemendagri.

“Untuk itu kami minta DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, red) segera cari tahu kepastian tentang moratorium dan kapan berlakunya moratorium,” pungkas Diah.

(KUS)

Berita terbaru lainnya

spot_imgspot_img

Related articles

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_imgspot_img