Bisikbisik.id – Anggota komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Iskan Qolba Lubis menyayangkan adanya Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.
“Permendikbud ini jelas bermasalah dan telah meresahkan umat. Puluhan Ormas Islam dan bahkan Muhammadiyah pun telah menolak Peraturan PPKS ini,” ungkap Iskan.
Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada 31 Agustus 2021.
Menurutnya, Permendikbudristek no 30 tahun 2021 banyak mengadopsi Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-P-KS) yang gagal lolos di Komisi VIII DPR RI periode lalu dan pihaknya memiliki alasan dan argumen yang kuat untuk menolak RUU tersebut.
“Bisa dilihat sepintas, Permendikbud ini beberapa frasa aturannya terlihat hampir sama dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang ditolak masyarakat Indonesia secara masif di periode yang lalu (DPR RI 2014-2019). Salah satu poin pentingnya terletak pada istilah paradigma seks bebas yang berbasis persetujuan (Sexual-Consent),” tegas Iskan.
