Bisikbisik.id – Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah tujuh tahun empat bulan yang lalu disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014. Namun dalam perjalananan berlakunya UU ASN tersebut telah mendapat tantangan yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut.
Hal tesebut terungkap dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) membahas problematika dasar status tenaga honorer, perubahan UU ASN dan skenario pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN), di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin (4/10/21).
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga memaparkan lahirnya UU ASN tersebut bertujuan memberikan arah dan sekaligus menjadi dasar pengelolaan ASN dalam menjalankan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa.
