Bisikbisik.id – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah berhati-hati memberlakukan kebijakan vaksinasi berbayar. Menurutnya kebijakan itu rawan penyimpangan dengan beragam model. Salah satunya penyalagunaan vaksin gratis untuk keperluan vaksin berbayar.
“Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan,” ujar Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan ini menyebutkan vaksinasi berbayar baru dapat dilakukan bila Pemerintah telah menyelesaikan kewajibannya memvaksin semua masyarakat. Dengan demikian vaksinasi berbayar itu sifatnya pilihan bagi siapa saja yang membutuhkan vaksin tambahan.
“Kalau sekarang saya rasa waktunya juga kurang tepat. Saat ini masyarakat banyak yang butuh vaksin. Jadi negara harus melayani dengan baik. Bukan malah menjadikan sebagai komoditas bisnis,” tegas Mulyanto.
Politisi PKS ini menambahkan alasan Pemerintah ingin melaksanakan vaksin berbayar untuk mempercepat proses herd immunity juga kurang tepat.
Menurutnya, vaksinasi berbayar ini justru berpotensi menurunkan minat masyarakat untuk vaksin. Karena tidak menutup kemungkinan bila vaksinasi berbayar ini jadi dilaksanakan maka layanan vaksinasi gratis akan berkurang. Dengan demikian masyarakat menjadi tidak punya pilihan selain ikut vaksin berbayar.
“Kalau kondisi ini sampai terjadi saya khawatir vaksinasi bukan jadi cepat malah semakin lambat. Padahal saat ini Indonesia perlu menambah jumlah cakupan vaksinasi. Karena rasio vaksinasi kita masih jauh dari standar WHO,” kata Mulyanto.
Baca juga :
Lima Hari Serbuan Vaksinasi Di Seskoau Capai 12 Ribuan Orang.
