Bisikbisik.id – Arab Saudi diinformasikan akan membuka penyelenggaraan ibadah umrah 1443 H. Pemerintah dan asosiasi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) sepakat untuk memprioritaskan penanganan Covid 19 terlebih dahulu.
“Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan covid 19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).
Menurut Khoirizi, pihaknya hari ini menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi PPIU. Hadir, perwakilan dari Amphuri, Himpuh, Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri.
“Pertemuan ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam menyikapi masalah penyelenggaraan umrah di masa pandemi yang berkembang luas di masyarakat dan media sosial,” jelas Khoirizi.
“Penanganan pandemi adalah hulunya, bagaimana kita berupaya menurunkan kasus Covid 19. Untuk itu, disiplin prokes 5M dan vaksinasi menjadi kunci,” sambungnya.
Pertemuan ini, lanjut Khoirizi, juga menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.
Sebelumnya, Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menilai penyelenggaraan umrah di masa pandemi cukup berat, baik secara teknis, persiapan, maupun kesiapan di lapangan (Arab Saudi). Saat ini, kata Endang, sejumlah negara, antara lain Pakistan dan India, juga sedang memikirkan ulang terkait rencana penyelenggaraan umrah di masa pandemi.
Hal senada disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha. Menurutnya, dalam konteks pandemi, semua harus mengedepankan keselamatan. Apalagi, skema penyelenggaraan umrah di masa pandemi juga belum diterbitkan pemerintah Saudi.
“Kita perlu fokus dalam penanganan covid dalam negeri. Lalu, ini kita sampaikan ke Saudi, ditunjukkan dengan penurunan jumlah kasus,” tuturnya.
“Sambil menunggu, kita benahi tata kelolanya, mulai dari prokes, skema vaksinasi, penyiapan sertifikat vaksin berbahasa Inggris, dan lainnya,” sambungnya.
Berkenaan info keharusan transit di negara ketiga, Judha mengingatkan bahwa itu juga tidak membuat perlindungan jemaah menjadi lebih baik. Sebab, bisa jadi negara ketiga yang dituju juga sedang fokus dalam penanganan pandemi di wilayahnya. Bisa jadi, mereka juga tidak setuju menjadi tempat transit.
Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Angkutan Udara, Maria Kristi Endah Murni yang menyampaikan bahwa dalam rangka perlindungan, sebaiknya penerbangan direct flight agar jemaah aman dari terpapar covid 19 di negara lain.
“Ïkuti saja skema yang sudah tertuang dalam KMA 719 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umrah pada masa pandemic covid 19 bahwa penerbangan harus diatur direct flight jika jemaah umrah nantinya diberangkatkan pada masa pandemi sehingga mudah dalam pengendaliannya”, tuturnya.
Sementara Kepala Puskes Haji Kemenkes, Budi mengingatkan bahwa kasus Covid masih sangat dinamis. Kondisi saat ini menurutnya masih sangat sulit untuk melaksanakan umrah. Kalau dipaksakan, sangat berisiko bagi keselamatan masyarakat.
“Kita bisa belajar dari Tokyo-Jepang yang menggelar Olimpiade. Sekarang ada lonjakan kasus,” paparnya.
Asosiasi PPIU yang hadir dalam pertemuan ini memiliki pemahaman yang sama, pentingnya mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. “Amphuri mendukung semua keputusan pemerintah,” sebut Zaky Zakaria.
Dukungan senada disampaikan perwakilan Asphurindo, Kesthuri, Sapuhi, Gaphura, Ampuh, dan Asphuri
(Am)
Baca juga:
Wapres : Perlu Percepatan Vaksinasi Covid 19 di Provinsi Bali
