Bisikbisik.id – Pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menerbitkan peraturan No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menuai kritik keras.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Sakinah Aljufri, mempertanyakan peraturan Mendikbud-Ristek yang diterbitkan baru-baru ini.
“Permendikbudristek ini tidak mengatur perbuatan zina dan prilaku menyimpang LGBT yang dilarang oleh agama sebagai satu bentuk kejahatan seksual”, kata Sakinah melalui rilisnya, Ahad (07/11).
Kemendikbudristek memang memiliki niatan baik seperti yang dicantumkan dalam konsideran permendikbudristek itu, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Fatalnya Permendikbud ini memuat frasa tanpa persetujuan Korban. Ini artinya Mendikbudristek sama saja melegalkan secara diam-diam seks bebas dan perbuatan menyimpang LGBT di kampus asal dilakukan dengan persetujuan pelakunya, ini merusak generasi bangsa,” ungkap Sakinah.
