Bisikbisik.id – Kepala Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi (PPATK) Dian Ediana Rae menerimakunjungan Kepala Badan Perlindungan MigranIndonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Gedung PPATK kemarin (24/8). Dalam pertemuan tersebut turut hadirDewan pakar Satgas Sikat Sindikat, Yunus Husein, Perwakilan Pimpinan BP2MI, dan Perwakilan Eselon I dan II PPATK.
Pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun sinergidan kerja sama untuk penanganan kasus-kasuspenempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal. PMI merupakan salah satu penyumbang devisa terbesarkedua setelah sektor Migas. Oleh sebab ituperlindungan terhadap PMI merupakan hal yang penting.
Benny mengungkapkan kejahatan Human tracfikingadalah kejahatan yang harus kita hadapi Bersama-sama, kejahatan ini merupakan kejahatan yang bisadikategorikan Extraordinary Crime. Hasil riset yang dilakukan oleh BP2MI bahwa sindikat perdaganganorang dilakukan oleh beberapa orang dengan hasil asset yang cukup besar. “Dari 1 PMI yang berangkat secaraillegal dapat diperoleh keuntungan sampai Rp 40 juta, sedangkan modal yang dikeluarkan hanya Rp 20 juta” papar Benny.
PPATK menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), perbudakan (modern slavery). Oleh karena itu kerjasama dengan BP2MI diharapkan dapat lebih meningkatkan upaya Indonesia didalam melakukan perlindungan terhadap tenag kerja migran Indonesia, papar Dian.
Baca juga :
PPATK Dukung Upaya Mencegah dan Memberantas Aktivitas Organisasi Terorisme di Indonesia
Lebih lanjut Dian menjelaskan walaupun sesuai dengan hasil penilaian risiko nasional (National Risk Assessment/NRA) Tahun 2021 potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait Tindak PidanaPenyelundupan Migran masih tergolong rendah, hal ini tidak berarti luput dari perhatian PPATK dan Aparat Penegak Hukum karena sifatnya terkait dengan kemanusiaan dan melibatkan jaringan internasional. “Profil Tenaga KerjaIndonesia atau PMI juga rentan dimanfaatkan dalammodus TPPU melalui transfer dana dan pembawaanuang tunai lintas batas” ungkap Dian.
PPATK dengan BP2MI berharap melalui pertemuan inidapat meningkatkan kerja sama yang diformalkanmelalui Nota Kesepahaman (MoU) dalam hal pertukaraninformasi, pelatihan maupun sharing knowledgemengenai modus-modus terkait aktivitas penempatan tenaga kerja yang melawan hukum.
