“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi. Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat. Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektar, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.
“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara. Saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs,” tutur Presiden Jokowi.
Dalam pidato di depan Sidang Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu, Presiden mengingatkan pentingnya mengenai pemberdayaan negara berkembang untuk melakukan transisi energi dan mendorong inovasi teknologi untuk membangun ekonomi dunia yang berkelanjutan.
“Saya ingin berikan perhatian besar terhadap teknologi-teknologi yang dapat ditawarkan negara G20 bagi negara berkembang dalam transisi energi,” ujar Presiden Jokowi.
