ADVERTISEMENT
No Result
View All Result
Bisikbisik.id
  • Berita
    • Berita Nasional
    • Covid 19
  • Otomotif
    • Motor
    • Mobil
    • Komunitas & Club Motor
    • Komunitas & Club Mobil
    • Tips & Trik
  • Teknologi
    • Apps
    • Gadget
    • Game
    • Tech News
    • Tips Teknologi
  • Olahraga
    • Sepak Bola Indonesia
    • Olahraga Nasional
    • Internasional
  • Lifestyle
    • Kuliner
    • Traveling
  • Info Sehat
  • Seni & Budaya
  • Viral
  • Showbiz
  • Berita
    • Berita Nasional
    • Covid 19
  • Otomotif
    • Motor
    • Mobil
    • Komunitas & Club Motor
    • Komunitas & Club Mobil
    • Tips & Trik
  • Teknologi
    • Apps
    • Gadget
    • Game
    • Tech News
    • Tips Teknologi
  • Olahraga
    • Sepak Bola Indonesia
    • Olahraga Nasional
    • Internasional
  • Lifestyle
    • Kuliner
    • Traveling
  • Info Sehat
  • Seni & Budaya
  • Viral
  • Showbiz
No Result
View All Result
Bisikbisik.id
Home Berita Nasional

Fraksi PKS Menolak Ketentuan Baru Perpajakan

by D A
11 months ago
in Berita Nasional
0
Fraksi PKS Menolak Ketentuan Baru Perpajakan

Bisikbisik.id – Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Konferensi Pers mengenai Rancangan Undang-Undang Ketentuan (RUU KUP), Rabu (28/9) di Jakarta. Fraksi PKS menyampaikan penjelasan tentang point-point penting yang diperjuangkan FPKS dalam RUU KUP.

“RUU KUP ini adalah upaya pemerintah untuk mengharmonisasi ketentuan perpajakan yang sudah ada sebelumnya. RUU ini bisa dikatakan mirip dengan Omnibus Law, hanya saja dia berkaitan dengan masalah perpajakan “ ujar Ecky Awal Mucharram, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan mewakili sikap resmi Fraksi PKS pada hari Selasa (28/9/2021) di Jakarta.

Fraksi PKS menolak beberapa ketentuan baru perpajakan dalam RUU KUP, sebagai contoh, adanya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) bertahap sebesar 11% di 2022, dan 12 % di tahun berikutnya. Di sisi lain, pajak penghasilan (PPh) untuk Badan/Perusahaan akan dikurangi dari 25% menjadi 20%.

Menurut Ecky, kebijakan ini sangat tidak adil karena akan melemahkan daya beli masyarakat dan mengganggu pemulihan ekonomi.

Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kenaikan PPn ini akan melemahkan daya beli masyarakat dan akhirnya menganggu pemulihan ekonomi. Di sisi lain, beban pajak perusahaan malah dikurangi, bagi kami ini tidak adil” jelas Ecky yang juga Anggota Komisi XI DPR RI.

Fraksi PKS juga menolak adanya skema pengenaan PPN pada sejumlah barang atau jasa yang berkaitan dengan sembako, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan pelayanan keagamaan. Menurut Fraksi PKS pengenaan pajak terhadap barang/jasa tersebut sama sekali tidak adil karena barang/jasa tersebut adalah hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945 dan perundang undangan.

Baca juga :

Netty Aher Bersama Organisasi Kepemudaan Selenggarakan Vaksinasi Milenial Gratis
Page 1 of 2
12Next

BeritaTerkait

KPK OTT Bupati Pemalang

KPK OTT Bupati Pemalang

5 hours ago
Dandim 1710/Mimika Dampingi Kunjungan Kerja Pangdam XVII/Cenderawasih Saat Meninjau Langsung Pelaksanaan TMMD Reg Ke-114.

Dandim 1710/Mimika Dampingi Kunjungan Kerja Pangdam XVII/Cenderawasih Saat Meninjau Langsung Pelaksanaan TMMD Reg Ke-114.

2 days ago
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tinjau Pelaksanaan TMMD Reg Ke-114 di Kp. Atapo.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tinjau Pelaksanaan TMMD Reg Ke-114 di Kp. Atapo.

2 days ago
Sinergitas Tanpa Batas, Pemda Kabupaten Keerom Serahkan 3.000 Bendera Merah Putih Kepada Satgas Yonif 126/KC.

Sinergitas Tanpa Batas, Pemda Kabupaten Keerom Serahkan 3.000 Bendera Merah Putih Kepada Satgas Yonif 126/KC.

2 days ago
Load More
Next Post
ridwan kamil

Ketua Majelis Syura PKS dan Ridwan Kamil Borong Gabah Petani

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

  • Trending
  • Comments
  • Latest
gagal convert zoom

Life hacks gagal convert zoom to mp4 Jangan Panik

April 1, 2022
SMPN 1 Mundu Rehab Ruang Kelas Bernilai Rp.1.299.999.000,- Secara Swakelola, Kepala Sekolah Hermawan Kurang Transparansi Saat Di Konfirmasi.

SMPN 1 Mundu Rehab Ruang Kelas Bernilai Rp.1.299.999.000,- Secara Swakelola, Kepala Sekolah Hermawan Kurang Transparansi Saat Di Konfirmasi.

August 9, 2022
samsung

Perbandingan Samsung Galaxy Z Fold 3 Dengan Samsung Galaxy Z Fold 4

July 18, 2022
KPK OTT Bupati Pemalang

KPK OTT Bupati Pemalang

August 14, 2022
Dandim 1710/Mimika Dampingi Kunjungan Kerja Pangdam XVII/Cenderawasih Saat Meninjau Langsung Pelaksanaan TMMD Reg Ke-114.

Dandim 1710/Mimika Dampingi Kunjungan Kerja Pangdam XVII/Cenderawasih Saat Meninjau Langsung Pelaksanaan TMMD Reg Ke-114.

August 12, 2022
mcdonal's

McDonald’s Akan Membuka Kembali Toko Di Ukraina Setelah 6 Bulan Invasi Rusia

August 12, 2022
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Media Partner
  • Info Iklan

© 2021 bisikbisik.id - Media Informasi Sebagai Sumber Wawasan Kamu.

  • Berita
    • Berita Nasional
    • Covid 19
  • Otomotif
    • Motor
    • Mobil
    • Komunitas & Club Motor
    • Komunitas & Club Mobil
    • Tips & Trik
  • Teknologi
    • Apps
    • Gadget
    • Game
    • Tech News
    • Tips Teknologi
  • Olahraga
    • Sepak Bola Indonesia
    • Olahraga Nasional
    • Internasional
  • Lifestyle
    • Kuliner
    • Traveling
  • Info Sehat
  • Seni & Budaya
  • Viral
  • Showbiz
No Result
View All Result

© 2021 bisikbisik.id - Media Informasi Sebagai Sumber Wawasan Kamu.